http://repository.ubharajaya.ac.id/4546/1/1.%20Hukum%20Perburuhan%20%28Kuliah%20I%29.pdf Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain. Hukum perburuhan … See more 1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja 2. Perlindungan orang yang dipekerjakan 3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan See more Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor See more Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku dalam hukum perdata. Pada abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan … See more • (Belanda) nl:Arbeidsrecht (België) - Hukum perburuhan di Belgia • (Belanda) nl:Arbeidsrecht (Nederland) - Hukum perburuhan di See more
Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi Konstitusi …
http://repository.unpas.ac.id/45404/5/BAB%20II.pdf http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23364/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6 javascript programiz online
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Web3 Mar 2015 · Dari berbagai definisi mengenai hukum perburuhan, seorang ahli hukum dari Indonesia, Prof. Iman Soepomo, mengemukakan bahwa sejatinya hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain, dengan menerima upah. Web17 May 2013 · Logemann, “Lingkup laku berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan / bidang dimana keadah hukum itu berlaku”. Menurut teori ini ada 4 lingkup Laku Hukum … WebKonstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ... Perburuhan dan ketenagakerjaan (b) Kekayaan energi, sumber daya alam dan ... javascript print image from url